Melalui instruksi tersebut, Polres Bojonegoro, Polda Jawa Timur  melalui perintah Kapolres AKBP Wahyu S. Bintoro, SH., SIK., M.Si langsung memberikan perintah kepada Sie Propam Polres Bojonegoro untuk melakukan pengawasan kepada pelayanan-pelayan yang ada di Polres Bojonegoro. Setiap hari dari Sie Propam selalu menerjunkan anggota Propam untuk mengawasi di seluruh layanan Kepolisian seperti kantor satpas, samsat dan penerbitan SKCK.

“Setiap hari akan ada anggota Propam yang berjaga untuk mengawasi pelayanan yang ada di Polres Bojonegoro,”kata Kapolres Bojonegoro, Senin (17/10/2016).

Pengawasan internal di Polres Bojonegoro ini bahkan sudah berlangsung sebelum adanya instruksi Kapolri untuk membersihkan internal Polri dari praktik pungli dan percaloan di pelayanan Polres Bojonegoro. Dengan adanya pengawasan ini diharapakan tidak ada lagi parktik pungli maupun percaloan baik dari anggota sendiri maupun masyarakat.

“Dengan adanya pengawasan ini, semoga Polres Bojonegoro bersih dari pungli dan calo,” pungkas Kapolres. (heru)

Kegiatan yang dipimpin oleh Kanit Patroli Lantas Ipda Suhadak bersama 10 personil membantu petugas Dispenda Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pendataan notes pajak kendaraan bermotor.

Ipda Suhadak menjelaskan, bahwa pada kegiatan ini tidak ada pengendara yang ditilang, namun apabila ada yang pajak kendaraannya menunggak dihimbau untuk segera membayar / melunasi pajak kendaraannya.

Selain itu petugas juga menginformasikan adanya program Pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk wilayah jawa timur dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 dimana diberikan keringanan berupa penghapusan denda keterlambatan pajak. (heru)

Hal itu meliputi pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II) diberikan kepada seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor.

Pembebasan sanksi administratif berupa kenaikan dan/atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diberikan kepada seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor.

Tahun 2016 ini, pemutihan alias penghapusan denda serta biaya BBN berlaku untuk semua kendaraan. Kendaraan roda 2, roda 3, roda empat, bahkan kendaraan roda lebih dari 4 juga bisa. Tidak seperti tahun sebelumnya yang terbatas hanya kendaraan roda empat ber-plat kuning saja.

Bila hendak melakukan proses balik nama (BBN) , ataupun memiliki kendaraan yang pajaknya telat alias belum bayar pajak, langsung saja ke Samsat terdekat. Kenaikan pajak, bunga pajak serta sanksi atau denda yang biasanya dikenakan pada pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak, untuk kurun waktu ini, dihapuskan. Tidak ada denda/sanksi administratif.

Seperti yang dikatakan Sulaiman, Adpel Samsat Kota Malang, sekarang masyarakat di wilayah Jawa Timur, seperti Surabaya, Malang Raya serta Banyuwnagi sudah bisa menikmati layanan pemutihan dan biaya balik nama gratis berlaku mulai Senin 5 September hingga 3 Desember 2016 dan tidak terbatas hanya pada untuk kendaraan roda dua  serta plat kuning saja, tetapi baik pribadi atau umum, semua berhak atas layanan ini. (heru)

Polantasjatim.com:

Giat samsat jempol  berlangsung di areal parkir pasar Mimbaan Situbondo. (heru)

Wajib pajak tinggal menyiapkan KTP asli, STNK asli, dan Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). “Jadi dengan layanan ini, kami ingin mempermudah warga menjadi warga negara yang baik,” kata Nopta.

Ide Samsat Hore ini berawal dari acara coffee morning antara Nopta dengan perwakilan Dinas Pendapatan Daerah dan beberapa pihak. Mereka mengevaluasi minimnya minat warga membayar pajak kendaraan bermotor.

“Akhirnya muncul ide, kenapa kami tidak jemput bola saja,” kata Nopta. Saat ini disiapkan dua petugas untuk melayani panggilan. Mereka dilengkapi perangkat keras dan lunak yang terkoneksi langsung dengan kantor Samsat.

Menurut Nopta, tidak tertutup kemungkinan jumlah petugas ditambah. “Kami akan lihat dulu animo masyarakat,” katanya. (heru)

Kini masyarakat yang melakukan proses pembayaran pajak tahunan, maupun lima tahunan mulai Juni, Juli maupun Agustus 2016 sudah bisa mengambil STNK kendaraan bermotornya di kantor Samsat Talangagung dan Samsat Karangploso.

Kanit Reg Ident Polres Malang Iptu Choir SH MH  Rabu (10/8/2016) menjelaskan, pihaknya sudah memasang spanduk pengumuman di kantor Samsat Talangagung dan Karangploso.

Dengan harapan masyarakat dapat menyampaikan kepada sanak saudara atau teman yang mengurus proses STNK bulan Juni, Juli maupun Agustus bisa mengambil STNKnya.

Mewakili Kasat Lantas Polres Malang AKP Probandono Bobby SIK, Iptu Choir menambahkan, belum bisa dicetaknya STNK , karena belum adanya pemenang tender yang ada di Koorlantas Mabes Polri. Kini ribuan material STNK sudah didistribusikan di dua kantor Samsat yang ada di Malang Selatan dan Utara.

“Sekarang ini sudah bisa diambil dan sudah tercetak di Samsat masing-masing sesuai tempat saat pendaftaran kendaraan tersebut. Mohon kepada masyarakat pemilik kendaraan yang merasa belum mengambil agar diambil di samsat masing masing  tanpa dikenakan biaya,” katanya. (heru)

Ada dua‎ petugas Provos yang terus melakukan pemantauan, baik kepada petugas satlantas maupun kepada masyarakat yang tengah mengurus pembuatan SIM.‎ Seperti yang terlihat pada hari ini Jumat (22/7/2016) dua petugas Propam Polres Bondowoso memeriksa satu per satu para calon pengurus SIM‎.

Pemeriksaan dimulai dari loket pendaftaran, foto, ujian teori, hingga ujian praktik. Semua loket tidak luput dari pantauan petugas baret biru tersebut. Sesekali, petugas menegur calon pengurus SIM yang terlihat menggunakan jasa orang lain atau calo untuk memudahkan proses pembuatan SIM. ‎

Kapolres Bondowoso AKBP Afrisal SIK melalui Kasat Lantas  AKP Faisol Amir mengungkapkan, setiap harinya ditempatkan dua anggota Propam yang melakukan patroli pengawasan di lokasi pengurusan SIM.

“Tujuannya untuk menekan adanya praktik percaloan. Selain itu, kami ingin menunjukkan bahwa proses pembuatan SIM sesuai aturan,” kata Kasat Lantas.

Kasat Lantas mengakui, bahwa banyak masyarakat yang masih menggunakan jasa calo untuk membuat SIM. “Ini bukti bahwa kami serius untuk meniadakan praktik percaloan. Provos juga mengawasi kerja kami di lapangan,” tandanya sembari menghimbau kepada masyarakat yang hendak mengurus SIM untuk tidak melalui jalur calo dan harus sesuai prosedur. (heru)

Polantasjatim.com:

Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat wajib pajak membayar PKB, pengesahan tahunan, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi KB Samsat Sumenep. (heru)

Polantasjatim.com:

Paur Samsat Ketintang Surabaya, Iptu  Pol Wardaya membenarkan pihaknya menghimbau kepada wajib pajak kendaraan bermotor (Ranmor) 5 tahunan pada tahun 2015, yang belum menerima TNKB (plat nomor polisi kendaraan) mulai Senin (16/5/2016) sudah boleh mengambilnya di masing masing Samsat yang ada di jajaran Ditlantas Polda Jawa Timur.

Sementara bagi wajib pajak kendaraan bermotor jika ingin mengambil TNKB sekaligus menyertakan bukti pelunasan pajak (notice pajak) dan STNK. (heru)